Foto Bersama di Depan Kantor PN Balikpapan
Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
Foto Bersama
Musholla Al-Ashri Pengadilan Negeri Balikpapan
PEMBACAAN EKSEKUSI RIIL
KEGIATAN DHARMAYUKTI KARINI
PERPUSTAKAAN PN. BALIKPAPAN
Kegiatan Senam Jum'at Pagi

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 788 - Balikpapan Telp. (0542) 762767 Fax. (0542) 761680 email : pn.balikpapan@yahoo.co.id

Selamat Datang di Web Resmi Pengadilan Negeri Balikpapan

8 Fakta, Tahun 2013 Tahun Prestasi

JAKARTA | (03/02) - Sederet prestasi yang mencolok di bidang penanganan perkara diraih Mahkamah Agung pada tahun 2013. Tidak berlebihan jika tahun 2013 disebut sebagai tahun prestasi. Berikut adalah sejumlah fakta  yang mendukung “julukan” tersebut:

1.    Jumlah Perkara Putus Terbanyak

Sepanjang tahun 2013, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 16.034. Jumlah ini meningkat 45,83 % dari jumlah perkara putus tahun 2012 yang berjumlah 10.995 perkara. Produktivitas memutus di tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung.  Jumlah perkara putus tahun 2013 memecahkan rekor perkara putus tertinggi sebelumnya yang diraih tahun 2010. Ketika itu, MA berhasil memutus perkara sebanyak 13.891 perkara.


2.    Jumlah Sisa Perkara Paling Rendah

Selain jumlah perkara putus yang tinggi, rendahnya sisa perkara juga menjadi indikator berprestasinya sebuah pengadilan. Antara  jumlah perkara putus dan sisa perkara, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan. Jika produktivitas tinggi maka, sisa perkara akan rendah. Pada akhir tahun 2013, sisa perkara Mahkamah Agung berjumlah 6.415. Jumlah sisa ini merupakan yang paling rendah dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung. Jika dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2012 yang berjumlah  10.112 perkara, maka kinerja MA dalam memutus perkara di tahun 2013 berhasil mereduksi sisa perkara hingga 36,56%.

3.    Rasio Produktivitas Memutus Tertinggi

Rasio produktivitas memutus ((case-deciding productivity rate) adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada tahun yang bersangkutan. Rasio produktivitas memutus tahun 2013 adalah  71,42%. Nilai ini diperoleh dari perbandingan perkara putus yang berjumlah 16.034 dengan jumlah beban perkara sebanyak 22.449. Rasio ini merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.  Rasio produktivitas memutus yang cukup tinggi pernah diraih tahun 2011 dengan nilai  64,07%.

4.    Rasio Sisa Perkara Paling Rendah

Rasio sisa perkara adalah perbandingan nilai sisa perkara dengan keseluruhan beban perkara di tahun yang bersangkutan. Sisa perkara tahun 2013 adalah  6.415 sedangkan beban penanganan perkara sebanyak 22.449, sehingga nilai rasio sisa perkara sebesar 28,58%. Nilai rasio sisa perkara idealnya tidak lebih dari 30% beban penanganan perkara. Dalam satu dasa warsa terakhir, nilai rasio dibawah 30% hanya terjadi di akhir tahun 2013. 

5.    Nilai Clearance Rate Diatas 100 %.

Indikator lainnya untuk mengukur kinerja pengadilan adalah dengan menghitung rasio perkara keluar dan perkara masuk (clearance rate). Idealnya jumlah perkara yang keluar pengadilan sama dengan jumlah perkara masuk, sehingga pengadilan tidak dibebani tunggakan perkara. Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2013 sebanyak 12.360 sedangkan perkara masuk berjumlah 12.337 sehingga rasio penyelesaian perkara (clearance rate) berjumlah  100,19%.  Meski bukan clearance rate yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, namun terdapat peningkatan 6,77 % dibanding tahun 2012 yang hanya mencapai  93,42% (dibawah standar minimal).

6.    Jumlah Publikasi Putusan Tertinggi di Dunia

Jumlah publikasi putusan hingga akhir Desember 2013  berjumlah 685.406 putusan. 306.588 putusan diantaranya dipublikasikan sepanjang tahun 2013. Jumlah ini merupakan rekor dunia. Lihat saja,  ketika jumlah publikasi putusan baru mencapai  jumlah 22.437 pada bulan Maret 2011, Sebastian Pompe, Program Manager  National Legal Reform Program (NLRP), dalam harian berbahasa Inggris The Jakarta Post ( Selasa 29 Maret 2011) menyebutkan bahwa  jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan lebih banyak dari putusan Amerika, Belanda, dan Australia dalam sepuluh tahun terakhir, atau lebih banyak dibandingkan putusan Amerika Serikat yang dipublikasikan dalam seratus tahun terakhir. Apa yang akan dikatakan Pompe dengan jumlah publikasi putusan sebanyak 685.406.

Jumlah publikasi putusan tahun 2013 yang berjumlah 306.588 menunjukan bahwa rata-rata putusan yang terpublikasikan tiap bulannya berjumlah 25.549 putusan.  Jika rata-rata hari kerja perbulan adalah 20 hari kerja, maka setiap hari kerja ada  1.277 putusan yang  dimuat di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jika proses publikasi putusan tersebut diasumsikan dilakukan dalam jam kerja maka, setiap jamnya ada 160 putusan yang dipublis

7.    Jumlah Satker yang Berpartisipasi dalam Publikasi Putusan  Meningkat

Pada akhir tahun 2011 jumlah satker pengadilan  yang berpartisipasi dalam publikasi putusan di Direktori Putusan berjumlah 502. Di akhir tahun 2012,  jumlah partisipasi pengadilan meningkat menjadi 634. Jumlah partisipasi pengadilan terus meningkat di tahun 2013, sehingga di akhir tahun 2013 jumlah pengadilan yang telah mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung berjumlah 721 satker (88,03%).  Satker yang belum mempublikasikan putusan hanya berjumlah 98 pengadilan (11,97 %).

Bukan saja partisipasi pengadilan dalam mempublikasikan putusannya yang meningkat, jumlah berkas perkara  kasasi/peninjauan kembali yang diajukan menggunakan fitur komunikasi data  pun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, penggunaan fitur komunikasi data mencapai   3.599 berkas. Jumlah ini meningkat 88,73% dari tahun 2012 yang hanya  mencapai 1.907 berkas. Sementara di tahun 2011 jumlah e-dokumen yang dikirim menggunakan fitur komunikasi data berjumlah 1.152 berkas.

8.    Koruptor Dipidana Penjara Seumur Hidup

Pada tahun 2013, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan peninjauan kembali  yang menarik perhatian publik yaitu perkara tindak pidana korupsi nomor 271 PK/Pid.Sus/2011. Perkara ini merupakan perkara peninjauan kembali yang diajukan  oleh  Adrian Herling Waworuntu terhadap putusan Kasasi Nomor 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005. Oleh putusan kasasi tersebut, Adrian Herling Waworuntu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Putusan kasasi itu sendiri  menguatkan putusan pengadilan di tingkat sebelumnya, yaitu putusan PT DKI Jakarta Nomor 79/Pid/2005/PT. DKI tanggal 24 Juni 2005 dan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1982/Pid.B/2004 tangggal 30 Maret 2005. Dalam putusan  tanggal 15 November 2013, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Adrian Herling Waworuntu sehingga dengan putusan tersebut Adrian Herling Waworuntu dijatuhi pidana penjara seumur hidup. [an]

AGENDA HUT KOTA BALIKPAPAN ke-117

A. Rangkaian Kegiatan HUT Ke-117 Kota Balikpapan :

NO HARI / TANGGAL ACARA TEMPAT
1. Kamis,6 Pebruari 2014 Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Balikpapan Hari Jadi Ke -117 Kota Balikpapan Dome BSCC
2. Senin,10 Pebruari 2014 Upacara Bendera Hari Jadi Ke -117 Kota BalikpapanHiburan : Pesona Budaya Nusantara, Tarian Naga dan Pemecahan Rekor MURI untuk Makan Pepaya Mini Terbanyak Lapangan Merdeka
3. Senin,10 Pebruari 2014 Syukuran HUT – 117 Kota BalikpapanHiburan : Pesta Kembang Api, Permainan Lampu Laser Dome BSCC
4. Kamis,13 Pebruari 2014 Seminar tentang Balikpapan sebagai Kota Nyaman Dihuni dengan narasumber dari Universitas Gadjah Mada Auditorium Walikota
5. Minggu,23 Pebruari 2014 Pawai Pembangunan dan Kendaraan Hias Start Lapangan Merdeka, Finish Stadion Persiba, Panggung kehormatan depan Kantor Walikota
6. Sabtu,1 Maret 2014 Balikpapan Fashion Carnival, CGH on The Street dan Pesta Lampion Start Monpera, Finish Jl. Wiluyopuspoyudho, Panggung kehormatan depan Kantor Walikota
7. 5-9 Maret 2014 Balikpapan Fair (tentative) 
8. Minggu,9 Maret 2014 Jalan Santai- Hiburan : Pemecahan Rekor MURI untuk Goyang Caesar (tentative) 

B. JADWAL PERLOMBAAN HUT KE – 177 KOTA BALIKPAPAN :

NO HARI / TANGGAL ACARA TEMPAT
1. 11-20 Pebruari 2014 Galanita Lapangan Merdeka
2. 12-17 Pebruari 2014 Tenis Gembira Stadion Tenis
3. (tentative) Bulutangkis Hevindo
4. (tentative) Fishing Tournament Monpera
5. (tentative) NPC (tentative)
6. (tentative) Panco (tentative)
7. Jadwal menunggu rekomendasi BMKG Perahu Naga Pantai Segara Sari
8. Minggu ke-3 Pebruari Pemilihan Duta Wisata (tentative)
9. 28 Pebruari 2014 Balikpapan 10 Kilometer (10K) (tentative)

UU Aparatur Sipil Negara Diundangkan per 15 Januari 2014

Belum genap 30 hari setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 5. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Perjalanan panjang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara selama hampir tiga tahun akhirnya berbuah manis. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini, pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun.

UU ASN telah melalui 84 rapat, antara lain rapat para menteri yang dipimpin Wakil Presiden, rapat pejabat senior Kementerian terkait, dan tiga rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Pemerintah membutuhkan 2,5 tahun untuk menyiapkan RUU ASN sebelum akhirnya sampai di meja DPR-RI, yang akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR.

Dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara di tahun 2012, ASN memiliki kekuatan dan kemampuan terbatas, karena asas merit tidak dilaksanakan secara efektif dalam manajemen SDM ASN. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya integritas, pengembangan kapasitas tidak dilaksanakan, kesejahteraan rendah, dan tidak berkeadilan.

Menuju tahun 2025, apalagi setelah disahkannya UU ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi, non parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi, dan kesejahteraan tinggi. Serta dipercaya publik dengan dukungan SDM unggulan di bawah kepemimpinan presiden.

Selengkapnya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (sumber: website Badan Kepegawaian Negara)

Sumber berita: website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DI 2014 SETIAP PNS WAJIB MENYUSUN SKP

Humas MA-Jakarta: Badan Urusan Administarsi Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan C4J mengadakan forum diskusi bulanan keempat di gedung Wiryono Mahkamah Agung pada Rabu 5 Februrai 2014. Forum diskusi kali ini membahas Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pemilihan tema diskusi kali ini dilatarbelakangi PP No 46/2011 yang menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 setiap pegawai wajib menyusun SKP. Nah, forum ini membahas secara gamblang mengenai apa itu SKP, ukuranya apa, bagaimana cara penilainnya, apa manfaatnya dan lain-lain.

Purwanto, narasumber dari Direktur Kinerja Pegawain Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung. Manfaat dari adanya SKP ini antara lain:

a.Meningkatkan produktifitas dan tanggung jawab pegawai
b.Meningkatkan motivasi pegawai
c.Untuk menetapkan pengembangan karier atau promosi
d.Untuk menentukan training
e.Untuk menentukan standar penggajian
f.Untuk menentukan mutasi atau perpindahan pegawai
g.Menghindari pilih kasih
h.Mengukur keberhasilan seseorang.


Purwanto menegaskan bahwa mulai tahun ini tidak akan ada lagi istilah PGPS (pinter goblok Pendapatan sama), karena produktifitas dan kedisiplinan pegawai mempengaruhi price job (harga pekerjaan) yang akan diterimanya.
Penyusunan SKP terdiri dari bukan hanya personality tetapi juga produktifitas, inovasi , orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Penyusunan ini harus jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai dan memiliki target.

Penilaian SKP berasal dari dua hal unsur sasaran kerja pegawai dan prilaku pegawai. karena setiap PNS harus memiliki SKP yang merinci setiap kegiatannya, untuk itu setiap kegiatan yang dilakukan yang tidak tertera di dalam SKP harus memiliki surat penunjukkan seperti SK dan lain-lain. Tugas tambahan tersebut dibolehkan karena memang tugas tambahan tersebut bisa mendapatkan nilai tambahan di dalam SKP.

DP3 SUDAH TIDAK SUBSTANTIF

Sebelumnya penilaian PNS dilakukan melalui DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) hal ini dinilai sudah tidak lagi substantif karena cenderung terjebak dalam formalitas dan tidak berkait langsung dengan apa yang dikerjakan pegawai. Selain itu DP3 juga tidak bisa digunakan sebagai penilaian atau pengukuran seberapa besar produktifitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi karena penilain DP3 berorientasi pada penilaian kepribadian dan prilaku, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktifitas dan pengembangan pemanfaatan potensi. (Az/RM)

Sambutan Ketua Pengadilan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT serta dukungan segenap keluarga besar Pengadilan Negeri Balikpapan dengan mengucap pujji syukur kini Pengadilan Negeri Balikpapan telah mempunyai Website dengan nama domain : http://www.pn-balikpapan.go.id.

Keberadaan Website sebgaimana dimaksud merupakan pelaksanaan dari Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Reformasi dan Keterbukaan Informasi di jajaran MARI dan Implentasi dari UU Nomor : 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya Website tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Balikpapan dapat memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin kepada para pencari keadilan di daerah hukum Kalimantan Timur Hal ini mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, hak memperoleh informasi merupakan  hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Negara Demokrasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelengara Negara pada umumnya dan Badan Peradilan Tingkat Pertama di Balikpapan pada khususnya.

Oleh Karena itu dengan telah diluncurkannya Website ini kami masih memerlukan masukan yang positif guna membangun baik sistim informasi yang telah ada maupun dalam upaya pelaksanan tugas pokok dan fungsi lembaga Peradilan Tingkat Pertama di Balikpapan.

Semoga masyarakat luas dapat memanfaatkan keberadaan Website kami.

Demikian sambutan singkat kami, salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan

 

H. AJIDINNOR, SH.MH.

 

Anda disini: Home